breadcrumbs {padding:5px 5px 5px 0px; margin: 0px 0px 15px 0px; font-size:85%; line-height: 1.4em; border-bottom:3px double #e6e4e3;}

Thursday, 5 January 2017

Tahun 2017 Target Pembangunan Sejuta Rumah Meningkat

perumahan kota solo
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membagi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN 2017 ke dalam beberapa sektor.

Dari anggaran yang disepakati bersama dengan Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR mendapat 4,88 persen dari total belanja negara yakni sebanyak Rp 101,496 triliun untuk anggaran selama 2017 ini.

Pada 2017, terdapat empat bidang prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yakni bidang konektivitas, ketahanan air atau pangan, perumahan, dan permukiman.

Di bidang perumahan dalam pelaksanaan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 8,39 persen dengan rincian untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan sebesar 8,16 persen dan Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar 0,23 persen.

Jika dikonversikan ke banyaknya dana yang didapat maka Ditjen Penyediaan Perumahan mendapat alokasi sebesar Rp 8 triliun, sedangkan Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 240 miliar.

Dengan anggaran tersebut, Kementerian PUPR menargetkan dapat membangun 263.056 unit rumah. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang target tahun lalu sebanyak 113.442 unit.

Rincian pembangunan rumah tahun ini adalah 13.523 unit rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 5.803 unit rumah khusus (rusus), dan 110.000 unit rumah swadaya.

"Di antaranya untuk penyelesaian Rusun Perkampungan Atlet di Kemayoran dan penyelesaian Rusun untuk MBR di Pasar Minggu, Pasar Rumput dan Pondok Kelapa," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu.

Selain itu, juga akan melengkapi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di 14.000 unit rumah MBR dan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 120.000 unit rumah selama 2017 ini.


sumber : kompas.com

Cara Membeli Tanah Dalam Status Diagunkan Bank

perumahan kota solo
Kasus berikut bukan tak mungkin dialami oleh Anda. Sebutlah si Rudi, misalnya, hendak membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan alas hak milik (rumah). Namun demikian, berdasarkan informasi dari penjualnya, sertifikat rumah masih dijaminkan ke bank karena penjual saat membeli rumah tersebut dengan cara KPR.

Pada dasarnya, Rudi mengaku sudah setuju atas harga jual rumah tersebut. Sementara penjual memintanya untuk melakukan pelunasan lebih dulu atas sisa utangnya di bank. Besarnya utang kurang lebih setengah dari harga jual yang telah disepakati. Nah, bagaimanakah sebaiknya langkah yang harus Rudi lakukan terkait rencana pembelian tanah tersebut?

Berdasarkan contoh uraian Rudi di atas, pada dasarnya Rudi hendak melakukan pembelian atas rumah yang sedang dijaminkan di bank. Untuk kasus seperti ini, pertama-tama, calon penjual harus mengurus pelunasan utang di bank.

Setelah pembayaran atas sisa utang, biaya-biaya, dan denda atau pinalti, bank akan mengembalikan dan menyerahkan sertifikat asli kepada penjual termasuk surat keterangan lunas. Hal itu termasuk surat roya dari bank untuk menghapus hak tanggungan yang telah dibebankan atas rumah.

Dalam kasus ini, ada baiknya Anda melakukan cek atas keterangan dari penjual tersebut ke bank bersangkutan dan BPN. Pengecekan itu untuk mengetahui rumah tersebut tengah dalam masalah atau tidak. Jika keterangan penjual rumah benar, serta rumah tidak dalam proses sengketa, maka Anda dapat berkoordinasi dengan bank, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), dan penjual agar waktu pelunasan dapat dilakukan bersamaan dengan penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) rumah.

Pun, ada baiknya, Anda menggunakan jasa PPAT rekanan bank yang digunakan penjual waktu membeli rumah tersebut dengan KPR. Tentunya, hal ini agar mempermudah pengecekan sertifikat sebelum tandatangan AJB.

Namun, apabila tidak dapat dilakukan pada hari bersamaan, maka Anda dan penjual melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah tersebut di depan notaris pada saat Anda membayar sebagian harga jual beli untuk pelunasan KPR.

Adapun isi dari PPJB pada pokoknya adalah penjual dan pembeli sepakat mengikatkan diri untuk melakukan jual beli atas rumah, serta Ibu melakukan pembayaran sebagian atas harga jual tanah tersebut. Penandatanganan AJB dilakukan setelah sertifikat keluar dan hak tanggungan telah dihapus. Setelah pelunasan di bank selesai, barulah dapat dilakukan penandatanganan akta jual beli rumah tersebut. 

(Yulius Setiarto, SH Konsultan hukum pada Setiarto & Partners Law Firm)

sumber :kompas.com