breadcrumbs {padding:5px 5px 5px 0px; margin: 0px 0px 15px 0px; font-size:85%; line-height: 1.4em; border-bottom:3px double #e6e4e3;}

Thursday, 1 December 2016

Pph 2,5 %


PP No. 34 Tahun 2016 

Tahun 2016 pemerintah menggulirkan insentif pajak untuk menggenjot pertumbuhan sektor properti melalui kebijakan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2016, tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan pengikatan perjanjian jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahanya, dengan melalui pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final atas penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan  yang semula sebesar 5% menjadi 2,5 % ( dua koma lima persen).

PP tersebut dikeluarkan berdasar pertimbangan dalam rangka mempercepat pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memandang perlu mengatur kembali kebijakan atas Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahanya.

Dalam PP tersebut, sesuai Pasal 2, Ayat 1 a,b,c pemerintah menetapkan besaran tarif PPh final atas penjualan tanah dan bangunan oleh pengusaha properti sebesar 2,5 % ( dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakuka oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ini berlaku bagi pengusaha properti non subsidi.

Untuk properti yang masuk dalam program subsidi dikenakan PPh sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nila pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur mendukung program pemerintah dikenakan PPh sebesar 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, badan usahan milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Insentif pajak ini diharapkan mampu menggerakan pertumbuhan sektor properti yang masih melamban di tahu 2016. Salah satu niat baik dari PP 34 ini adalan membebaskan pajak penghasilan bagi masyarakat yang melakukan pengalihan hak atas tanah yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan bandara udara, Jalan Raya Propinsi, dan pembangunan fasilitas fasilita umum lainya.

Namun untuk sektor properti non subsidi program ini masih belum berjalan secara maksimal, karena masih terkait dengan BPHTB ( Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang menjadi wewenang daerah. Berkaitan dengan BPHTB, dihimbau untuk daerah-daerah untuk juga memberikan keringanan pajak. Namun, pasti akan sedikit sulit karena akan berdampak langsung bagi penghasilan daerah tersebut.
 




No comments:

Post a comment