breadcrumbs {padding:5px 5px 5px 0px; margin: 0px 0px 15px 0px; font-size:85%; line-height: 1.4em; border-bottom:3px double #e6e4e3;}

Saturday, 3 December 2016

BPHTB dan BBN ?


perumahan kota solo
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang sering  di singkat dengan BPHTB merupakan pajak yang dikenakan sebab diperolehnya hak atas tanah dan bangunan, perolehan ini merupakan sebuah peristiwa hukum yang memunculkan  akibat diperolehanya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh perseorangan ataupun sebuah badan. Dalam peristiwa ini, perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai objek  pajak BPHTB, sedangkan subyeknya adalah perorangan atau badan yang melakukan transaksi pembelian.

Pajak BPHTB merupakan setoran wajib yang harus dibayarkan kepada negara ketika terjadi transaksi jual beli tanah dan atau bangunan. Saat terjadi transaksi jual beli tanah dan atau bangunan, maka pihak pembeli akan dikenakan kewajiban membayar pajak BPHTB untuk transaksi yang nilainya melebihi dari nila 60.000.000 ( Enam Puluh Juta Rupiah ) sedang transaksi yang nilainya di bawah 60 juta tidak dikenakan biaya BPHTB, sedang untuk pihak penjual akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang dibayarkan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) final.

Pembayaran pajak BPHTB idealnya di bayarkan sebelum di tandatanganinya akad jual beli, pihak pembeli akan mengisi blangko Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau sering di sebut SSB. Pajak terhutang ini kemudian disetorkan ke bank dimana tempat terutang pajak ini adalah wilayah kabupaten, kota atau provinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan. 

Setelah itu wajib pajak harus membawa ke kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah untuk mendapat validasi. Form BPHTB yang sudah di validasi dari pihak pembeli beserta Form SSP yang sudah di bayarkan dan di validasi bank dari pihak penjual, akan menjadi bukti dan syarat lampiran pengurusan balik nama sertipikat tanah dan bangunan dari nama penjual menjadi nama pembeli.

Pembayaran BPHTB dan SSP merupakan syarat mutlak untuk melakukan balik nama sertipikat, namun BPHTB dan SSP merupakan salah satu kelengkapan syarat yang harus dipenuhi, ada beberapa kelengkapan syarat lain yang wajib dipenuhi untuk melakukan balik nama, yaitu melengkapi identitas pihak pembeli dan penjual berupa NPWP, KTP, KK dan surat nikah. Lama proses setelah setelah semua kelengkapan syarat balik nama ini masuk ke BPN ini kurang lebih memakan waktu normatif 1 - 3 bulan.

Rumus penghitungan biaya BPHTB adalah :

( NPOPKP  -  NPOPTKP) X 5%

NPOPKP    : Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( Nilai Transaksi ).
NPOPTKP  : Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Paja

Besarnya NPOPTKP di setiap daerah maksimal sebesar 60 juta. Untuk perolehan karena waris/ hibah wasiat maksimal sebesar 300 Juta. ( hubungan sedarah dalam garis lurus satu derajat ke atas/ ke bawah dengan pemberi hibah, termasuk suami/ istri).

contoh.
Untuk pembelian sebidang tanah dan bangunan senilai 300 juta maka besarnya nilai BHHTB adalah :

- (NPOPKP - NPOPTKP) x 5 %
- (300.000.000 - 60.000.000) x 5 %
- 15.000.000 - 3.000.000
- 12.000.000,-     
- ( Dua Belas Juta Rupiah ) 

Proses balik nama ini hanya dapat dilakukan oleh notari sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Camat sebagai PPAT. Karena membutuhkan jasa PPAT, maka disinilah di kenakan Biaya Balik Nama (BBN), merupakan biaya yang dikenakan untuk memproses perubahan balik nama dalam sertipikat, dari nama penjual ke nama pembeli

Besarnya biaya BBN sangat relatif, tergantung notaris yang menetapkan besaran biayanya, secara umum berkisar antara 3 juta - 5 juta bahkan ada yang menetapkan sebesar 1% dari nilai transaksinya.


  






No comments:

Post a comment